Menyuarakan Harmoni Polifonik Antar Aliran Dalam Agama Islam, Lebih Masuk Akal Ketimbang Menuntut Adanya Kesatuan Pandangan Hukum

menyuarakan harmoni polifonik antar aliran dalam agama islam lebih masuk akal ketimbang menuntut adanya kesatuan pandangan hukum

Islam Santuy – Membaca tulisan bang Naufa Izzul Ummam dengan judul Salah Menyalahkan Dalam Agama Islam, Kok Suka Banget Ya? membuat saya sedikit kagum. Bukan karena tulisannya yang kelewat santai, namun karena gagasan toleransi yang menurut saya sangat kita butuhkan di masa masyarakat plural saat ini, terlebih dalam internal agama.

Kadang orang terlalu jauh melihat aspek masyarakat majemuk. Saya cukup banyak melihat para sarjana yang semangat dan berlomba-lomba mengembangkan sisi toleransi inter-agama dengan pengembangan konsep inklusivisme dan pluralisme. Cukup berhasil, namun sayang, fokus keberagaman agama seakan mengesampingkan heterogenitas pendapat dalam internal agama. Padahal fakta sejarah mengemukakan bahwa perbedaan interpretasi teks disertai sikap fanatik dapat mengakibatkan darah bercucuran. Sebut saja peristiwa Mihnah di masa dinasti Abbasiyah, antara kalangan Sunni-Mu’tazilah.

Selaras dengan tulisan bang Ummam, saya di sini ingin membahas satu permasalah yang membuat orang kadang anti dengan toleransi. Bukan toleransi antar agama yang kerap dibahas dalam gagasan pluralisme, melainkan toleransi dalam internal agama Islam itu sendiri. Hal yang saya maksud adalah tuntutan kesatuan pemahaman.

Tuntutan Kesatuan Pemahaman

Perlu ditegaskan, tuntutan akan kesatuan pemahaman, bahkan dalam satu agama adalah hal yang sangat utopis dan barangkali berujung diskriminatif. Saya katakan demikian sebab kesatuan pemahaman akan sulit didapatkan mengingat mazhab pemikiran Islam telah berkembang sedemikian rupa dan akan sangat sulit untuk disatukan. 

Idealnya, masyarakat Islam, bukanlah komunitas pasif yang tidak terlibat dalam pembentukan hukum. Alquran menjelaskan bahwa manusia diberikan akal dan pikiran agar dengannya mampu mencerna segala sesuatu dengan jernih. Ulul Albab, demikian istilah qurani.

Bila konsep ini disinggungkan dengan kesatuan hukum, maka sifat ulul albab di dalam individu muslim dengan sendirinya akan tumpul. Sebab kesatuan hukum hanya akan menegasikan satu fatwa saja, alih-alih membuka celah adanya kemungkinan interpretasi lain dari sebuah teks agama. Padahal, perbedaan akan pemahaman narasi qurani dan hadist–berikut dengan penerapannya–adalah hal yang niscaya, karena semua manusia dibekali Allah dengan akal. 

Memang, tidak dapat dipungkiri, ihwal penetapan hukum harus dimandatkan kepada suatu yang memiliki otoritas, entah itu individu atau lembaga. Walakin, bukankah selama 14 abad lebih Islam berkembang, sudah (sangat) banyak individu yang dianggap reliabel dalam menentukan hukum? Dan ya, terkadang kita menemui pertentangan pandangan di antara mereka terhadap satu aspek hukum. Jika hanya satu pandangan saja yang diamalkan secara menyeluruh, harus dikemanakan pendapat lain?

Hayalan Kesatuan Pemahaman

Kita tentu masih ingat dengan perbedaan pendapat para sahabat terkait dengan sabda nabi “Jangan ada satupun yang shalat kecuali di perkampungan bani Quraizhah.” Di antara mereka ada yang tetap shalat karena takut waktu ashar habis di perjalanan menuju pemukiman bani Quraizhah, juga ada yang menahan sahalatnya sampai di kampung Quraizhah. Melihat hal ini, Nabi Muhammad sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penentuan hukum Islam tidak menyalahkan satupun di antara sahabat. Secara eksplisit, nabi menyatakan sikap penghargaan terhadap mereka yang berfikir dan mengeluarkan pandangan sendiri terhadap sabdanya.

Di sisi lain, imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, sempat menolak pemberlakuan satu mazhab hukum saja dalam keberlangsungan negara–dalam bahasa kalangan Muhammadiyah, ini diistilahkan dengan rezimentasi agama. Jika dilihat kisahnya, pihak istana hendak menggunakan al-Muwatha’ karya imam malik sebagai undang-undang. Namun Imam Malik menolak dengan alasan bahwa beberapa wilayah pada saat itu telah memiliki alirannya masing-masing, dan orang tidak boleh dipaksa untuk hanya mengikuti pandangan satu ahli hukum. Bagaimanapun juga, ahli hukum adalah manusia yang tidak maksum dan tidak terhindar dari kesalahan. Lebih lanjut, formalisasi karya imam Malik itu hanya akan memberangus karya lain yang tidak sejalan.

Rezimentasi Agama di dunia modern kiranya terjadi di Saudi Arabia dengan CRLO sebagai otoritas tertinggi pemberlakuan hukum. Khaled Abou El Fadl, pakar hukum Islam menyoroti dengan keras rezimentasi agama ini dalam bukunya Speaking in the God’s Name. Inti dari tulisan Abou El Fadl adalah ia menuntut penghargaan dan pertimbangan terhadap beragam fatwa yang ada, bukan dengan mencukupkan diri pada satu fatwa saja dan mengesampingkan yang lain. Ia juga menyesali tekstualitas fatwa-fatwa CRLO, di mana hal tersebut tidak sejalan dengan laju perkembangan zaman dan lebih lanjut memiliki bias diskriminasi terhadap perempuan.

Menyuarakan Harmoni Polifonik Antar Pandangan Hukum Dalam Agama Islam

Alih-alih terus menerus menghayalkan adanya kesatuan hukum dalam agama Islam, lebih baik menghargai semua pendapat yang ada, lalu mengharmonisasikannya bak polifoni dalam dunia permusikan. Polifoni dalam musik, adalah hadirnya dua atau lebih suara (baris melodi) secara serempak yang berpadu secara sempurna, tetapi tetap mempertahankan independensi relatifnya masing-masing. Ini dijelaskan oleh Ismail Fajrie Alatas dalam bukunya What Is Religious Authority? 

Memang, prof Ajie mengusulkan moda polifonik dalam konteks metode penyusunan narasi penelitian bukunya tersebut. Namun saya rasa, meletakkan gagasannya dalam konteks penerimaan produk hukum yang beragam bukan merupakan suatu hal yang salah. Sebab hal ini didukung dengan bukti historis sikap nabi, sahabat, ulama dan tentunya semangat perkembangan zaman dengan mengedepankan sisi ulul albab individu muslim.

Biarkan perbedaan pandangan terus berjalan secara bersamaan dalam dunia keislaman, biarkan perbedaan tersebut berharmoni dan bertemu dalam tataran penerapan ritus keagamaan masyarakat. Yang demikian ini adalah sebuah pendekatan apresiatif terhadap berbagai pandangan dan secara bersamaan seorang tidak dituntut untuk mengafirmasi pandangan orang lain.

Khawatir agama Islam akan hancur sebab hal ini? Sejarah mencatat Islam tidak pernah kacau hanya karena adanya dua pandangan yang berjalan di waktu yang bersamaan. Malah Islam menjadi kacau karena pengikut suatu pandangan tenggelam dalam sikap fanatik buta disertai dengan cacian mereka terhadap mazhab yang tidak sejalan.

Penutup, Contoh Harmoni Polifonik Dalam Perbedaan Masalah Hukum di Indonesia

Di Indonesia sendiri, harmoni polifonik hukum Islam secara jelas dapat terlihat setiap tahunnya dalam penentuan 1 Ramadhan. Muhammadiyah kadang berbeda pendapat dengan Kemenag terkait hal ini. Namun, tidak pernah Kemenag memberikan peringatan kepada Muhammadiyah sebab perbedaan pendapat di antara mereka.

Malah, menteri agama RI saat ini, Gus Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan “saat ini kita ketahui bahwa ada beberapa perbedaan dan itu lumrah saja, namun kita tetap harus saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi sehingga tercipta suasana yang kondusif,” perkataan yang sangat apresiatif tanpa penyangkalan dalam konteks keberagaman pendapat.

Selama bertahun-tahun ini, adakah kekacauan karena perbedaan pandangan ini? Tentu tidak, sebab antar pengikut dan penetap kebijakan masing-masing tidak pernah larut dalam perdebatan sengit atau saling salah-menyalahkan. Inilah bentuk harmoni polifonik. Pengikut Muhammadiyah tetap tenang menjalankan 1 Ramadhan mereka, walau kadang tercium aroma Indomie goreng dari rumah tetangga sebelah mereka, pengikut kebijakan pemerintah. 

Jangan lupa share ke temanmu juga yaa...
Mukarram Rabbani
Santri Pondok Pesantren Modern International Dea Malela. Sedang dalam proses mengubah dunia menjadi better.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top